uraian urusan pemerintah daerah. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. uraian urusan pemerintah daerah

Dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. com - Kecamatan dan camat memiliki eksistensi tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Urusan Pemerintahan daerah, yang memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, b. 01-10-2019 3. giatan dan Sub Kcaiatan operasi itodal Anggaran Realisasi Anggaran RealisasiDALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH). Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri dan merupakan jabatan karir PNS. Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Jenis Belanja Sumber Dana 1 01 1. PPUPD Ahli. Tujuan Otonomi Daerah. Tugas Pokok. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. 17. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. Tidak Terduga Jumlah KODE Tahun n B. 791. Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. UNIT KERJA : DINAS PENDAPATAN DAERAH 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:. 000. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. No. Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak 1. Sehingga dalam pemerintahan daerah, kepala negara baik bupati dan wali kota bekerja sama dengan DPRD. Urusan pemerintahan umum diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sikap mental dan partisipasi. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan. 622. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (Local Government) (Lubis, 1983:8). 000,00 0,00 200. Kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10 diisi alokasi anggaran program;. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan. X. Pasal 13 Setiap unsur di lingkungan BPPHLHK dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPPHLHK maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. d. (2) Bagaimana 1. Bupati adalah Bupati Ketapang. 473. Wewenang Pemerintah Pusat dalam mengatur keamanan nasional meliputi keamanan di darat, laut, maupun udara. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. PPUPD Ahli Pertama; b. 000,00 100. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan Pemerintah Kabupaten/Kota a. 32 Tahun 2004, perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, adalah: Urusan pemerintahan absolut. 01. Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,. ABSTRAK: a. JABATAN FUNGSI 3. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan. 05 . 3. 6. NO URAIAN ANGGARAN 1 Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. b. 2. Pasal 5 Kepala daerah menyampaikan hasil pelaksanaan PembinaanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172,728,500 0 0 0 172,728,500 2 18 01 2. 3. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK. Tahun. 2019 (tahun n-3)Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh. 538. Pengertian Desentralisasi. Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 916. Menurut UU 23 tahun 2014, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud adalah meliputi 6 pelayanan dasar dalam bidang: a. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 ditetapkan dengan 2 (dua) pertimbangan yaitu :. 1. XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0,00 3. 666. 000,00 5 . 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota. InfoASN. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; 2. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 219. 000. Hubungan Struktural Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. mendorong keselarasan yang integral. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan. PERMENPAN NO 36 TH 2020 - JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH. 2. Urusan Pemerintahan Daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bendahara PenerimaanTugas dan Wewenang Bendahara. Luasnya urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan baik karena kesengajaan (by design) maupun karena ketidakmampuan (incompetency) pemerintah daerah. Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah konsep dasar dalam pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah yaitu suatu urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem dan juga prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud. TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR, Menimbang : a. Berlaku. Pengertian Desentralisasi – Tujuan, Bentuk, Ciri, Dasar Hukum, Dampak, Para Ahli : Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. UUD No. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon. Urusan Pemerintahan Daerah 01. Proses Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5. H. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun. XX-01. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Mengingat : Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal. 2. 8. 180. Program/Kegiatan . 000,00. Pasal 6 Dinas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas : a. 000. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. 424. 000,00 5 . 000 5. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah: a) Pembagian Urusan Pemerintahan : dengan sasaran Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 01. Kemudian, yang menjadi ranah daerah otonom adalah urusan konkuren. 000,00 0,00 0,00 0,00 89. Muhammad Tamar, M. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31,537,000 X. KEDUDUKAN KECAMATAN PASIRIAN Bahwa Kecamatan Pasirian Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan terdiri dari beberapa subbidang yang pembagiannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 5 Dinas mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kode “dst”. SedangkanBerdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'. 430. Asas Desentralisasi. X. Fungsi sekretaris desa adalah: Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuanPENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) BERDASARKAN PERMENPAN 36 TAHUN 2020. 32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesungguhnya tidak lagi otonom sebagaimana layaknya dibawah UU No. 300. •Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah. Uraian Tugas Sub Koordinator pada Inspektorat sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 061. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan maksud untuk: a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri dan merupakan jabatan karir PNS. 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4-01. 4. Adapun berdasarkan UU No. edu Core business pada pemerintah daerah jauh lebih beragam, karena adanya berbagai kewenangan urusan pemerintahan yang ditangani, mulai dari pendidikan sampai pariwisata, maupun urusan pekerjaan umum. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 36 Tahun 2020,. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang. Tangerang . 000,00 5 . Urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan keutuhan negara. Pemerintah daerah diatur oleh hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempuyai fungsi : P. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 000 2 5. sesuai dengan tugas, fungsi, dan uraian jabatan masing-masing Tujuan Penyusunan SOP bertujuan untuk mendorong setiap. Pencarian. b. visi, misi, tujuan dan sasaran 6. Fungsi ini dilakukan untuk mrmrnuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. •Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 2. 000,00 Hal : 329 PEMERINTAH. Karena kesejahteraan rakyat. Jawaban: C. 979. Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC Tahun Penilaian : 2018 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Sumber Data Tujuan Strategis Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama 1. Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. 190. . 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencaaan dan Evaluasi Kinerja. KODE URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SUMBER DANA LOKASI JUMLAH T - 1 TAHUN n T + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga. memberi kepastian hukum tentang aspek teknis operasional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah baik yang bersifat kewenangan pangkal maupun yang bersifat tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat; dan b. 2. Urusan pemerintah pusat pun berbeda dengan urusan pemerintah daerah. Regulasi pelaksana dari beleid tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Urusan pemerintahan konkruen: Dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 6. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. id – Uraian Tugas Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama. Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : No. 000,00 0,00 0,00. 180. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Karena peraturan sesuai kondisi dan keadaan daerahnya maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Uraian Isu -isu Gambaran Pelayanan PD Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan dan Arsip 1. Urusan pemerintahan umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PPUPD sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.