22. ) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM . Justice System, which states in Article 6 to Article 8 that emphasizes the concept of restorative justice through diversion. 50. Abstract. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. 1 Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. E-mail: antoht@yahoo. Tindak pidana yang diselesaikan yang bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Jucial pardon dibenarkan karena perumusan syarat pemidanaan di dalam konsep KUHP Nasional tidak hanya berorientasi pada tindak pidana dan kesalahan tapi juga tujuan. Masyhudi, SH. Dalam menerapkan keadilan restoratif, polisi mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Restorative Justice yang diterapkan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No 15/2020 tentang penghentian Penuntutan dengan Restoratif Justice dengan syarat-syarat diantaranya ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian tidak melebihi 2,5 juta dan subjeknya bukan seorang residivis. TEMPO. 3. PADA KASUS KONKRIT . Restorative justice perspective in this paper sees a penal mediation as a non-penal means within the. Kondisi overcrowded. 199 kasus," ujar dia dalam kegiatan Talkshow bertajuk. Syarat-syarat penerapan restorative justice adalah: A. com LAW FIRM "SURJO & PARTENERS" - Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam. Mengulik Prinsip Restorative Justice di Dalam RKUHP Beserta Pro dan Kontranya. Morrison dalam buku “A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds. Meski menuai polemik, penerapan restorative justice terhadap perkara korupsi minor diusulkan harus dengan syarat ketat. 103 perkara yang dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak (M Iqbal. Efektifitas konsep restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan konsep restorative justice dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek tujuan pemidanaan dan aspek kemanfaatan. Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan. Buku ini membahas tentang penerapan restorative justice dan dasar-dasar hukum yang baru mengenai penerapan restorative justice antara lain berupa Surat Edaran Nomor: Se/ 8/VII/2018. Keadilan Restorative (Restorative Justice) Keadilan restorative atau restorative justice menurut. 2. Diversi adalah salah satu proses pengadilan anak yang dilakukan bersamaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara informal (tidak diajukan kasus ke pengadilan secara formal). Selain itu, perkara juga tidak boleh. TEMPO/Imam Sukamto. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah diimplementasikan dalam tindak pidana dan telah sesuai dengan syarat-syarat restorative justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restorative justice adalah: 1. Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan. Pendekatan restorative justice dilakukan melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Sus/2013/PN. Mekanisme dalam proses restorative justice Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan. Tidak berdampak konflik sosial. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan institusinya selama tahun 2020 telah menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara dengan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. REGULATION OF PERJA NUMBER 15 OF 2020 CONCERNINGAbstract. 1. Untuk diketahui, dalam penanganan perkara secara restorative justice terdapat persyaratan umum dan materiel yang harus dipenuhi. Apabila kita cermati maka restorative justice ini sebenarnya merupakan hal baru di dalam konsep hukum pidana itu sendiri. Kampung ini bisa menyelesaikan persoalan hukum tanpa melalui proses peradilan. Penuntut umum. Kampung restorative justice bertujuan untuk lebih memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat dan dalam penerapannya dilakukan secara baik dan profesional. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Oleh: ACHMAD DZULFIKAR MUSAKKIR B012171053. Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. 8-9. KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE). Semua sudah dipenuhi tinggal gelar," kata Kasi Humas Polres Metro. . Kesediaan Semua Pihak. Konsep Diversi. Pada bab akan dikemukakan empat contoh penanganan perkara, sebagaimana dimaksud dibawah ini . 335 perkara, yang dihentikan melalui restorative justice sebanyak 12 perkara," ujar Kasie. TRIBUNPONTIANAK. 2. Sebelum membahas jauh tentang konsep diversi dan Restorative Justice, ada baiknya dipahami sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional sebagai komparasi. com Syarat Restorative Justice Persyaratan Umum Sesuai Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Persyaratan Umum Materiil tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; Terdapat beberapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice ini. Ada berapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dibaca: 3834 Oleh bnn admin 22 Des 2021. setidaknya ada 8 syarat untuk masuk klasifikasi dapat diupayakannya Restorative Justice yakni: tindak pidana tergolong dalam Tindak Pidana ringan. Ini Syarat Kasus Pidana yang Bisa Diselesaikan Melalui RJ. Persyaratan materiel meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah. 809. Restorative Justice juga mulai digaungkan untuk dapat diterapkan beberapa delik serius, seperti Restorative Justice terhadap tindak pidana korupsi, Kamis, 21 September 2023;. Yani Kav. Adapun rmusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui. Restorative justice merupakan pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan cara mediasi. TimSKRIPSI . Syarat itu adalah tersangka baru pertama kali melakukan. Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu prinsip penyelesaian perkara tindak pidana yang diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 yang menjadi alternative penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban atau pihak lain yang terkait. Syarat Utama Restorative Justice Adanya Maaf Dari Korban. Kata Kunci: Penerapan Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diskresi Kepolisian. restorative justice in the process of investigation against children as of an offender the criminal act of capulation. Morrison dalam buku "A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds. "Untuk itu tetap pastikan RJ ( restorative justice) diterapkan dengan sebaik-baiknya dan profesional, agar keadilan korban yang terenggut benar-benar dipulihkan sehingga tidak menyisakan rasa dendam," ujar dia melalui keterangan tertulis. Perbedaan diversi dan restorative justice Dari Pengertian. T. 2. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang. Oleh: Iskandar Laka, S. Si. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk. Merespons permintaan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada beberapa hal yang. "Kalau (dalam terminologi) hukum ada KUHP di ruang fisik, perlu juga ada KUHP di ruang digital yang. Jumat, 22 September 2023; Cari. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. 15. Riau Law Journal: Vol. Restorative Justice: Cara Menyelesaikan Perkara Pidana tanpa Pengadilan. com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. 3. “Berdasarkan data penyelesaian perkara yang diterima. 20 Juni 2022. Dalam penyelesaian perkara pidana oleh tokoh publik, biasanya perkara tersebut hanya diselesaikan dengan cara mediasi oleh kedua belah. Restorative Justice against criminal acts of theft whose losses have been recovered exceeding Rp 2,500,000,- (Two Million Five Hundred“Bagaimana menyelesaikan suatu masalah tanpa ada pengakuan bersalah. Hasil penelitian menunjukkan. Rabu, 11 Mei 2022 21:46 WIB. Baca juga: Ramai soal UU ITE, Kapolri Minta Kedepankan Restorative Justice, Ini Kata Ahli Hukum UGM. "Kejaksaan mengeluarkan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk reorientasi dalam kebijakan penanganan kasus tersebut," kata Fadil dalam keterangannya, Selasa (26/4). *Syarat dan ketentuan berlaku AD Premier 9th floor, Jl. Perumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah “Mengapa penyelesaian kasus korupsi saat ini di Indonesia tidak menggunakan restoratif justice?”. Burhanuddin menyampaikan metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan,. id: 14 hlm. b. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik, tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan. Seperti diketahui, restorative justice belakangan ini tengah hangat dibicarakan, seusai Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menawarkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora. Hemat penulis, Rumah Restorative Justice merupakan implementasi keadilan restoratif secara murni, yakni penyelesaian perkara di luar sistem. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan salah satu fokus pembangunan hukum di Indonesia belakangan adalah berkaitan. Penulis: MagelangKota Editor: WH/DiskominfoJtgHingga periode 18 Oktober 2021, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan 313 perkara secara restorative justice. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan. Diversi memiliki makna sebagai peralihan penuntasan kasus anak. Melansir laman Direktorat Jendral. 199 kasus," ujar dia dalam. Baca juga: SE Kapolri soal UU ITE: Restorative Justice Tak Berlaku untuk Kasus SARA dan Radikalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah diimplementasikan dalam tindak pidana dan telah sesuai dengan syarat-syarat restorative justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam prinsip restorative justice adalah tata cara dan peradilan. 111-123. Syarat pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kajati Kalbar, Dr. Ia menyebut restorative justice tidak bisa diberlakukan di kasus pemerkosaan. Kejagung) Jakarta -. Anak, Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. JAKARTA, KOMPAS. Pendekatan . Tegas Kadek “Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, syarat restorative justice adalah Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 500. Editor. 2. Alasan penghentian penyidikan versi KUHAP pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah \DQJPHQMDGLREMHNXWDPDQ\D· 8 Pengaturan Restorative Justice selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya: 1. Perubahan paradigma retributive justice menjadi restorative justice termasuk menjadi bagian dari perubahan UU Kejaksaan. Berikut kutipan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. Alhasil sampai saat ini, Kejaksaan telah menginisiasi 410 (empat ratus sepuluh) Rumah Restorative Justice yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) wilayah Kejaksaan Tinggi di Indonesia. Ada berapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Berdasarkan Pedoman Restorative Justice yang diterbitkan Mahkamah Agung, penggunaan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan hanya digunakan beberapa pasal tertentu. Setidaknya itu beleid ada 5 asas. Jkt. Buku ini membahas tentang penerapan restorative justice dan dasar-dasar hukum yang baru mengenai penerapan restorative justice antara lain berupa Surat Edaran Nomor: Se/ 8/VII/2018. Di Kepolisian, setidaknya ada 8 syarat untuk masuk klasifikasi dapat diupayakannya Restorative Justice yakni: tindak pidana tergolong dalam Tindak Pidana ringan (TIPIRING) atau delik aduan. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). . 15 Tahun 2020. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat. Prinsip dan Tujuan Diversi dan Restorative Justice. Proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, saksikan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. Pengertian Restorative Justice seperti yang dilansir dari situs Badilum Mahkamah Agung merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Restorative justice sejatinya menjadi ruang untuk membenahi wajah peradilan di Indonesia agar lebih bersih dan transparan tanpa adanya intervensi kepentingan pihak mana pun. B012191070. ID BOLASPORT. PROGRAM STUDI. Dalam menerapkan keadilan restoratif, polisi mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2 Ivo Aertsen, et, al, “Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment”, Journal TEMIDA, 2011, hlm. Pelaku terlebih dahulu menjelaskan kejadian tersebut : Berdiskusi tentang masalah perbuatan yangRestorative justice sebagai budaya hukum. (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”). 1. id. "Tahun 2022, total penanganan perkara sebanyak 1. "Restorative justice ini dilakukan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara musyawarah antara korban dan pelaku," kata Kapolsek Sanden AKP. COM GRAMEDIA. PERADILAN PIDANA ANAK . Dikatakan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam Indradi, bahwa ada syarat yang belum terpenuhi dari restoratif justice. Karena ada beberapa persyaratan ketat yang harus terpenuhi, di antaranya jumlah kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta, pelaku baru pertama melakukan tindak pidana serta. Syarat utama harus ada pengakuan bersalah. Keadilan restoratif atau Restorative Justice yang telah diterapkan dalam penanganan perkara di institusi Kejaksaan bukanlah isapan jempol. COM KONTAN. Liputan6. Tentunya dalam hal mekanisme, model, klasifikasi tindak. Setidaknya sudah terdapat 2. Selain itu, prinsip restorative justice juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi. Pada bab akan dikemukakan empat contoh penanganan perkara, sebagaimana dimaksud dibawah ini . Perpol Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Perkap Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Sahli Kapolri 7 September 2023; Perpol Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Perkap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata 2 Dan. 15 Tahun 2020. 2. Jaksa Agung Paparkan Syarat Perkara Diselesaikan Pakai Restorative Justice. Bagikan. nasional 6 Februari 2022 09:01 WIBA. H ) OLEH : MAULANA SYAIFURRASYID NPM : 161010609 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU. com, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Hal itu diungkap Jaksa Agung saat memantau langsung penghentian penuntutan. . Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sistim peradilan pidana (disingkat SPP) anak, yang telah berjalan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun Kebijakan Restorativ Justice Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. com - Prinsip Restorative Justice atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan. Termination of Prosecution Based on Restorative Justice indicate that: a) Article 3 of the Regulation of. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan keadilan Restorative Justice dalam perkara narkotika di Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif. Sebab keadilan restoratif di Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) No. A. Menurut Kevin I. Minggu, 17 September 2023. satu syarat materiil sebagaimana tertera dalam Pasal 12 Ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.